Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas merespons soal pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 atau Pansus Haji 2024 oleh DPR RI. Zulkifli menyatakan, PAN sepakat atas pembentukan Pansus Haji tersebut, asalkan dilakukan setelah pelaksanaan Ibadah Haji selesai. "Begini ya, tentu karena semua sudah pansus. Nah, kami ngin sesuai aturan, Pansus itu bisa dilakukan kalau haji sudah selesai," kata Zulhas saat ditemui awak media di Kantor DPP PAN, Minggu (14/7/2024).
Zulhas menyebut, pelaksanaan Ibadah Haji itu sendiri baru akan selesai pada 22 Juli 2024 ini. Sehingga menurut dia, pansus sejatinya harus maksimal bertugas setelah pelaksanaan tersebut selesai. "Kalau enggak salah baru tanggal 22 selesai ya, kalau 22 sudah selesai, baru lah mestinya baru di pansus," tutur Zulhas.
"Ya (PAN sepakat), tapi setelah selesai pelaksanaan hajinya ya," tandas dia. Besok Pagi, Jamaah Haji Kloter Terakhir Tiba di Aceh Serambinews.com Paslon Bermunculan Jelang Pilkada Lhokseumawe 2024, Haji Domet: Harus Optimalkan Potensi Perikanan Serambinews.com
Siap Medis Arsenal: Bintang Mengemasi Tas Setelah Mengatakan Setuju untuk Pindah ke The Gunners Banjarmasinpost.co.id Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 memastikan tetap bekerja meski di tengah masa reses DPR. "Yang pasti masa reses akan digunakan untuk kerja Pansus," kata Luluk.
Adapun Pansus Haji berencana memanggil para pihak terkait, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai penjelasan atas carut marut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Selain Menteri Agama, Pansus Haji juga berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan gratifikasi di balik pengalihan 10 ribu kuota haji ke haji plus. "Kami susun jadwal dulu sebelum memanggil para pihak," ucapnya.
"Jadi belum tahu siapa siapa yang duluan. Tidak harus menteri yang dipanggil duluan," imbuhnya. Untuk diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024. Keputusan itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke 21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 2024, pada Selasa (9/7/2024).
Leave a Reply