Benarkah BPJS Kesehatan Haram Untuk Umat Islam

Share:

Benarkah BPJS Kesehatan Haram Untuk Umat IslamBerita Terbaru BPJS Kesehatan –  BPJS Kesehatan telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengharaman BPJS oleh MUI melalui fatwa yang dikeluarkan karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai tidak menjalankan sistem yang  sesuai syariah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {BPJS}  adalah lembaga yang didirikan untuk menjalankan program jaminan sosial di negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sistem dari BPJS menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu BPJS adalah badan hukum nirlaba.

Awalnya yang menangani penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ada di Indonesia adalah PT Askes Indonesia dan PT Jamsostek. kedua lembaga ini selanjutnya mendapat penggantian menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. 

Kombinasi dari dua lembaga tersebut berada dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Kantor pusat BPJS berada di pusat ibu kota Jakarta,serta tersebar di seluruh Indonesia. Adapun aturan yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia dan WNA untuk menjadi anggota BPJS adalah pasal 14 UU BPJS dengan syarat WNA telah tinggal di di Indonesia selama minimal enam bulan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk  mendaftarkan karyawannya sebagai member dari BPJS. Hal ini juga berlaku kepada seluruh masyaraka Indonesia baik pekerja maupun pengangguran. Untuk masyarakat umum sistem pembanyaran dan tarif ditentukan dikemudian hari. Hal ini berbeda dengan masyarakat tak mampu, iuran BPJS mereka ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Mamfaat besar bergabung dengna BPJS Kesehatan adalah mendapat jaminan untuk memperoleh perawatan serta diupayakan ditanggung biaya untuk segala jenis penyakit tapi dengan melakukan upaya efisiensi.

Walaupun demikian, banyak media yang memberitakan adanya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan dari pihak rumah sakit dan pihak BPJS sendiri yang di nilai lamban dan merepotkan masyarakat dalam memperoleh fasilitas jaminan kesehatan tersebut.

Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52.

Dr. Zaenal Abidin  selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan bahwa iuran Bantuan dari pemerintah sebesar Rp15.500 bukanlah angka yang ideal untuk mewujudkan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Pihak IDI sudah melakukan kajian untuk besaran yang cocok untuk besaran iuran untuk golongan satu sebesar Rp38.000.

Namun, Hal ini dinilai oleh MUI merupakan sistem yang tidak sesuai syariah dan dianggap masih menggunakan sistem transaksi konvensional. Oleh karena itu pihak MUI mengeluarkan fatwa haram. fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) erat kaitannya dengan sistem dan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinggunakan lembaga tersebut.

Sistem dan konsep BPJS yang diharamkan jika ditinjau dari keterkaitan hukum atau akad. Dari sistem yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran iuran bagi pekerja penerima upah, yang keumdian dikenakan denda administratif senilai dua persen per bulan yang diambil dari total iuran yang tertunggak maksimal untuk waktu tiga bulan. Selanjutnya Denda yang dikenakan dibayarkan sekalian dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.

Dilain pihak keterlambatan pembayaran iuran bagi peserta yang bukan penerima upah serta bukan pekerja dikenai denda keterlambatan senilai dua % per bulan yang diambil dari total iuran yang tertunggak maksimal untuk waktu enam bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Sistem dan konsep BPJS inilah yang dinilai oleh MUI bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, khusus nya yang terkait dengan akad antara para pihak tidak cocok dengan prinsip syariah, dikarenakan mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Advertisement
Benarkah BPJS Kesehatan Haram Untuk Umat Islam | Lucy | 4.5

Berita Lainnya